SEJARAH EKONOMI INDONESIA

PEREKONOMIAN INDONESIA

SEJARAH EKONOMI INDONESIA

Disusun oleh:

                             Eka Dhian Gustomi Yahya                   (22215132)

1EB23

Universitas Gunadarma

2016

Kata Pengantar

      Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kuasanya dan hidayahnya kami dapat melaksanakan dan menyelesaikan makalah ini dengan baik.Tak lupa kami ucapkan terimakasih kepada dosen Perekonomian Indonesia yang telah memberikan ilmu dan pengarahannya terhadap kami sehingga kami dapat menyelesaikan makalah kami dengan lancar.

      Dan harapan kami semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca, Untuk ke depannya dapat memperbaiki bentuk maupun menambah isi makalah agar menjadi lebih baik lagi.

      Karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman kami, Kami yakin masih banyak kekurangan dalam makalah ini, Oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini.

Bekasi, Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya.Namun demikian, tidak berarti dalam praktiknya Indonesia sudah bebas dari Belanda dan bisa memberi perhatian sepenuhnya pada pembangunan ekonomi.Karena hingga menjelang akhir 1940-an, Indonesia masih menghadapi dua peperangan besar dengan Belanda, yakni pada aksi Polisi I dan II. Setelah akhirnya pemerintah Belanda mengakui secara resmi kemerdekaan Indonesia, selama decade 1950-an hingga pertengahan tahun 1965 Indonesia dilanda gejolak politik di dalam negeri dan beberapa pemberontakan di sejumlah daerah, seperti Sumatra dan Sulawesi.

1.2 Tujuan

1.2.1     Agar mahasiswa mengetahui bagaimana sejarah prakolonialisme.

1.2.2     Menjelaskan bagaimana sistem monopoli VOC dan sistem tanam paksa.

1.2.3     Mahasiswa dapat mengetahui sistem ekonomi kapitalis liberal dan cita-cita ekonomi merdeka.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1  Sejarah Prakolonialisme         

            Nusantara yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia terdiri dari pulau-pulau dan tanah yang dikuasai oleh berbagai kerajaan dan kekaisaran, kadang hidup berdampingan dengan damai sementara di lain waktu berada pada kondisi berperang satu sama lain. Nusantara yang luas tersebut kurang memiliki rasa persatuan sosial dan politik yang dimiliki Indonesia saat ini.Keberadaan sumber-sumber tertulis adalah yang memisahkan masa sejarah dari masa prasejarah.Karena sedikitnya sumber-sumber tertulis yang berasal dari masa sebelum tahun 500 Masehi, sejarah Indonesia dimulai agak terlambat.Diduga sebagian besar tulisan dibuat pada bahan yang mudah rusak dan ditambah dengan iklim tropis lembab dan standar teknik konservasi yang berkualitas rendah pada saat itu, ini berarti bahwa sejarawan harus bergantung pada inskripsi/prasasti di atas batu dan studi sisa-sisa candi kuno untuk menelusuri sejarah paling terdahulu nusantara.Kedua pendekatan ini memberikan informasi mengenai struktur politik tua karena baik sastra maupun pembangunan candi adalah contoh budaya tinggi yang diperuntukkan bagi elit penguasa.

Sejarah Indonesia memiliki ciri sangat khas, yaitu umumnya berpusat di bagian barat Nusantara (khususnya di pulau Sumatera dan Jawa).Karena sebagian besar bagian timur Nusantara memiliki sedikit kegiatan ekonomi sepanjang sejarah (terletak jauh dari jalur perdagangan utama), hal itu menyebabkan sedikitnya kegiatan politik; suatu situasi yang berlanjut hingga hari ini.

2.2  Sistem Monopoli VOC

            Markas VOC berada di Batavia, yg kini bernama Jakarta. Hindia-Belanda pada abad ke-17 & 18 tak dikuasai secara langsung oleh pemerintah Belanda namun oleh perusahaan dagang bernama Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC.Tujuan utama VOC ialah mempertahankan monopolinya terhadap perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Hal ini dilakukan melalui penggunaan & ancaman kekerasan terhadap penduduk di kepulauan-kepulauan penghasil rempah-rempah, & terhadap orang-orang non-Belanda yg mencoba berdagang dengan para penduduk tersebut.Contohnya, ketika penduduk Kepulauan Banda terus menjual biji pala kepada pedagang Inggris, pasukan Belanda membunuh atau mendeportasi hampir seluruh populasi & kemudian mempopulasikan pulau-pulau tersebut dengan pembantu-pembantu atau budak-budak yg bekerja di perkebunan pala. VOC menjadi terlibat dlm politik internal Jawa pada masa ini,& bertempur dlm beberapa peperangan yg melibatkan pemimpin Mataram & Banten.

2.2.1  Monopili VOC Terhadap Nusantara Abad ke 17

Maret 1602-Belanda berusaha memonopoli perdagangan rempah-rempah dengan membentuk suatu kongsi dagang bernama VOC [Vereenigde Oost-Indische Compagnie].1603-VOC telah membangun pusat perdagangan pertama yg tetap di Banten namun tak menguntungkan kerena persaingan dengan para pedagang Tionghoa & Inggris.Februari 1605-Armada VOC bersekutu dengan Hitu menyerang kubu pertahanan Portugis di Ambon dengan imbalan VOC berhak sebagai pembeli tunggal rempah-rempah di Hitu.1602-Sir James Lancaster kembali ditunjuk memimpin pelayaran yg armada berisi orang-orang The East India Company & tiba di Aceh untuk selanjutnya menuju Banten.

1604-Pelayaran yg ke-2 maskapai Inggris yg dipimpin oleh Sir Henry Middleton, maskapai ini berhasil mencapai Ternate, Tidore, Ambon & Banda. Akan tetapi di wilayah yg mereka kunjungi ini mendapat perlawanan yg keras dari VOC.1609-VOC membuka kantor dagang di Sulawesi Selatan namun niat tersebut dihalangi oleh raja Gowa. Raja Gowa tersebut melakukan kerjasama dengan pedagang-pedagang Inggris, Prancis, Denmark, Spanyol & Portugis.1610-Ambon dijadikan pusat VOC, dipimpin seorang-gubernur jendral.Tetapi selama 3 orang gubernur-jendral, Ambon tak begitu memuaskan untuk dijadikan markas besar karena jauh dari jalur-jalur utama perdagangan Asia.

1611-Inggris berhasil mendirikan kantor dagangnya di bagian Indonesia lainnya, di Sukadana [Kalimantan barat daya], Makassar, Jayakerta, Jepara, Aceh, Priaman, Jambi.1618-Des Banten mengambil keputusan untuk menghadapi Jayakarta & VOC dengan memaksa Inggris untuk membantu, dipimpin laksamana Thomas Dale.1619-Ketika VOC akan menyerah pada Inggris, secara tiba-tiba muncul tentara Banten menghalangi maksud Inggris. Karena Banten tak mau pos VOC di Batavia diisi oleh Inggris. Akibatnya Thomas Dale melarikan diri dengan kapalnya; Banten menduduki kota Batavia.

12 Mei 1619-Pihak Belanda mengambil keputusan untuk memberi nama baru Jayakarta sebagai Batavia.Mei 1619-Jan Pieterszoon Coen, seorang Belanda, melakukan pelayaran ke Banten dengan 17 kapal.30 Mei 1619-Jan Pieterszoon Coen melakukan penyerangan terhadap Banten, memukul mundur tentara Banten. Membangun Batavia sebagai pusat militer & administrasi yg relatif aman bagi pergudangan & pertukaran barang-barang, karena dari Batavia mudah mencapai jalur-jalur perdagangan ke Indonesia bagian timur, timur jauh, dari Eropa.1619-Jan Pieterszoon Coen ditunjuk menjadi gubernur-jendral VOC. Dia menggunakan kekerasan, untuk memperkokoh kekuasaannya dia menghancurkan semua yg merintangi. Dan menjadikan Batavia sebagai tempat bertemunya kapal-kapal dagang VOC.

1619-Terjadi migrasi orang Tionghoa ke Batavia.VOC menarik sebanyak mungkin pedagang Tionghoa yg ada di berbagai pelabuhan seperti Banten, Jambi, Palembang & Malaka ke Batavia.Bahkan ada juga yg langsung datang dari Tiongkok.Di sini orang-orang Tionghoa sudah menjadi suatu bagian penting dari perekonomian di Batavia.Mereka aktif sebagai pedagang, penggiling tebu, pengusaha toko, & tukang yg terampil.1620-Atas dasar pertimbangan diplomatik di Eropa VOC terpaksa bekerjasama dengan pihak Inggris dengan memperbolehkan Inggris mendirikan kantor dagang di Ambon.1620-Dalam rangka mengatasi masalah penyeludupan di Maluku, VOC melakukan pembuangan, pengusiran bahkan pembantaian seluruh penduduk Pulau Banda & berusaha menggantikannya dengan orang-orang Belanda pendatang & mempekerjakan tenaga kerja kaum budak.

1623-VOC melanggar kerjasama dengan Inggris, Belanda membunuh 12 agen perdagangan Inggris, 10 orang Inggris, 10 orang Jepang; 1 orang Portugis dipotong kepalanya.1630-Belanda telah mencapai banyak kemajuan dlm meletakkan dasar-dasar militer untuk mendapatkan hegemoni perniagaan laut di Indonesia.1637-VOC yg telah beberapa lama di Maluku tak mampu memaksakan monopoli atas produksi pala, bunga pala, & yg terpenting, cengkeh.Penyeludupan cengkeh semakin berkembang, muncul banyak komplotan-komplotan yg anti dengan VOC. Gubernur-Jendral Antonio van Diemen melancarkan serangan terhadap para penyeludup & pasukan-pasukan Ternate di Hoamoal.1638-Van Diemen kembali ke Maluku & berusaha membuat persetujuan dengan raja Ternate dimana VOC bersedia mengakui kedaulatan raja Ternate atas Seram, Hitu serta menggaji raja sebesar 4. 000 real/tahun dengan imbalan bahwa penyeludupan cengkeh akan dihentikan & VOC diberi kekuasaan de facto atas Maluku. Akan tetapi persetujuan ini gagal.

1643-Arnold de Vlaming mengambil kesempatan kekalahan Ternate dengan memaksa raja Ternate Mandarsyah ke Batavia & menandatangani perjanjian yg melarang penanaman pohon cengkeh di semua wilayah kecuali Ambon atau daerah lain yg dikuasai VOC. Hal ini disebabkan pada masa itu Ambon mampu menghasilkan cengkeh melebihi kebutuhan untuk konsumsi dunia.1656-Seluruh penduduk Ambon yg tersisa dibuang.Semua tanaman rempah-rempah di Hoamoal dimusnahkan & akibatnya daerah tersebut tak didiami manusia kecuali jika ekspedisi Hongi [armada tempur] melintasi wilayah itu untuk mencari pohon-pohon cengkeh liar yg harus dimusnahkan.

1660-Armada VOC yg terdiri dari 30 kapal menyerang Gowa, menghancurkan kapal-kapal Portugis.Agustus-Desember 1660-Sultan Hasanuddin, raja Gowa dipaksa menerima persetujuan perdamaian dengan VOC, namun persetujuan ini tak berhasil mengakhiri permusuhan.18 November 1667-Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya, akan tetapi Hasanuddin kembali mengobarkan pertempuran.April 1668 & Juni 1669-VOC melakukan serangan besar-besaran terhadap Goa & sesudah pertempuran ini perjanjian Bongaya benar-benar dilakukan.1669-Kondisi keadaan Nusantara bagian timur bertambah kacau, kehidupan ekonomi & administrasi tak terkendalikan lagi.

1670-VOC telah berhasil melakukan konsolidasi kedudukannya di Indonesia Timur.Pihak Belanda masih tetap menghadapi pemberontakan-pemberontakan tetapi kekuatannya tak begitu besar.1670-VOC menebangi tanaman rempah-rempah yg tak dapat diawasi, Hoamoal tak dihuni lagi, orang Bugis & Makassar meninggalkan kampung halamannya. Banyak orang-orang Eropa & sekutu-sekutu yg tewas, semata-mata guna mencapai maksud VOC untuk memonopoli rempah-rempah.1674-Pulau Jawa dlm keadaan yg memprihatinkan, kelaparan merajalela, berjangkit wabah penyakit, gunung merapi meletus, gempa bumi, gerhana bulan, & hujan yg tak turun pada musimnya.1680-Di Jawa Barat, kerajaan Banten pimpinan Sultan Ageng Tirtayasa mengalami masa kejayaannya, Banten memiliki suatu armada yg dibangun menurut model Eropa. Kapal-kapalnya berlayar memakai surat jalan menyelenggarakan perdagangan yg aktif di Nusantara. Atas bantuan pihak Inggris, Denmark, Tiongkok orang-orang Banten dapat berdagang dengan Persia, India, Siam, Vietnam, Tiongkok, Filipina & Jepang. Banten merupaken penghasil lada yg sangat kaya.1680-VOC pada dasarnya hanya terbatas menguasai dataran-dataran rendah tertentu saja di Jawa.daerah pegunungan seringkali tak berhasil dikuasai & daerah ini dijadikan tempat persembunyian pemberontak. Tidak dapat dihindarkan lagi pemberontakan-pemberontakan mengakibatkan kesulitan & menguras dana VOC.

1682-Pasukan VOC dipimpin François Tack & Isaac de Saint-Martin berlayar menuju Banten guna menguasai perdagangan di Banten.VOC merebut & memonopoli perdagangan lada di Banten.Orang-orang Eropa yg merupaken saingan VOC diusir.Orang-orang Inggris mengundurkan diri ke Bengkulu & Sumatera Selatan satu-satunya pos mereka yg masih ada di Indonesia.1683-1710-VOC mengalami masalah keuangan yg sangat berat di wilayah Asia selama kurun waktu tersebut.Di antara 23 kantornya hanya tiga [Jepang, Surat & Persia] yg mampu memberikan keuntungan; sembilan menunjukkan kerugian setiap tahun termasuk Ambon, Banda, Ternate, Makassar, Banten, Cirebon & wilayah pesisir Jawa.VOC banyak mengeluarkan biaya-biaya yg sangat tinggi akibat pemberontakan di samping pengeluaran pribadi VOC yg tak efesien, kebejatan moral, korupsi yg merajalela.VOC juga menuntut semakin banyak kepada rakyat Jawa, yg mengakibatkan pemberontakan yg terus berlanjut & pengeluaran VOC bertambah tinggi.

1684-Gubernur-Jendral Speelman meninggal.Terbongkarlah korupsi & penyalah gunaan kekuasaan.Konon Speelman memerintah tanpa menghiraukan nasihat Dewan Hindia & banyak melakukan pembayaran dengan uang VOC yg pada dasarnya tak pernah ada untuk pekerjaan yg tak pernah dilakukan.Selama masa kekuasaan Speelmen jumlah penjualan tekstil menurun 90%, monopoli candu tak efektif.Speelman juga banyak melakukan penggelapan uang negara & pada 1685 semua penunggalan Speelman disita negara.8 Februari 1686-Dengan tipu muslihat Surapati berhasil membunuh François Tack dlm suatu pertempuran. Tack tewas dengan dua puluh luka di tubuhnya.1690-Belanda berusaha membalas kekalahan yg dialami Tack tetapi gagal karena Surapati menguasai teknik-teknik militer Eropa dengan baik.

2.2.2  Monopili VOC Terhadap Nusantara Abad ke 18

1702-Jumlah kekuatan serdadu militer Belanda yg berkebangsaan Eropa hanya tinggal sedikit.Administrasi VOC kacau balau.1706-Surapati terbunuh di Bangil.1721-VOC mengumumkan apa yg dinamakan komplotan orang-orang Islam yg bermaksud melakukan pembunuhan terhadap orang-orang Eropa di Batavia & juga orang-orang Tionghoa.1722-Perlakuan terhadap orang-orang Tionghoa bertambah kejam & korup.Walaupun demikian jumlah orang Tionghoa bertambah dengan pesat.VOC melakukan sistem kuota untuk membatasi imigrasi, tetapi kapten-kapten kapal Tionghoa mampu menghindarinya dengan bantuan dari pejabat VOC yg korupsi.Kebanyakan orang-orang Tionghoa pendatang yg tak memperoleh pekerjaan sebagian besar mereka bergabung menjadi gerombolan-gerombolan penjahat di sekitar Batavia.1727-Posisi ekonomi orang Tionghoa makin penting di satu pihak & sering terjadinya kejahatan oleh orang Tionghoa, menimbulkan perasaan tak senang terhadap orang Tionghoa.Rasa tak senang menjadi semakin tebal di kalangan warga bebas, kolonis-kolonis Belanda yg tak dapat menandingi orang Tionghoa.Timbullah kemudian rasa permusuhan & sikap rasialis terhadap orang Tionghoa.

1727-Pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan peraturan bahwa semua orang Tionghoa yg telah tinggal 10 sampai 12 tahun di Batavia & belum memiliki surat izin akan dikembalikan ke Tiongkok.1729-Pemerintah kolonial memberikan kesempatan selama 6 bulan kepada orang Tionghoa untuk mengajukan permohonan izin tinggal di Batavia dengan membayar 2 ringgit.1730-Dikeluarkan larangan bagi orang Tionghoa untuk membuka tempat penginapan, tempat pemadatan candu & warung baik di dlm maupun di luar kota.1736-Pemerintah kolonial mengadakan pendaftaran bagi semua orang Tionghoa yg tak memiliki surat izin tinggal.1740-Terdapat 2. 500 rumah orang Tionghoa di dlm tembok Batavia sedangkan jumlah orang Tionghoa di kota& daerah sekitarnya diperkirakan 15. 000 jiwa.Jumlah ini setidak-tidaknya merupaken 17% dari keseluruhan penduduk di daerah terebut.Ada kemungkinan bahwa orang-orang Tionghoa sebenarnya merupaken unsur penduduk yg lebih besar jumlahnya.Ada pula orang-orang Tionghoa di kota-kota pelabuhan Jawa & Kartasura walaupun jumlahnya hanya sedikit.

1740-Terjadi penangkapan terhadap orang Tionghoa, tak kurang 1.000 orang Tionghoa dipenjarakan.Orang Tionghoa menjadi gelisah lebih-lebih sesudah sering terjadi penangkapan, penyiksaan, & perampasan hak milik Tionghoa.4 Februari 1740-Segerombolan orang Tionghoa melakukan pemberontakan & penyerbuan pos penjagaan untuk membebaskan bangsanya yg ditahan.Juni 1740-Kompeni Belanda mengeluarkan lagi peraturan bahwa semua orang Tionghoa yg tak memiliki izin tinggal akan ditangkapdan diangkut ke Sailan. Peraturan ini dilaksanakan dengan sewenang-wenang.September 1740-Tersiar berita bahwa segerombolan orang Tionghoa di daerah pedesaan sekitar Batavia bergerak mendekati pintu gerbang Batavia.Mr. Cornelis di Tangerang & de Qual di Bekasi, memerintahkan memperkuat pos-pos penjagaan.7 Oktober 1740-Pasukan bantuan yg dikirim ke Tangerang oleh pemerintah kolonial diserang oleh gerombolan Tionghoa, sebagian besar dari pasukan tersebut tewas.Oktober 1740-Berdasarkan bukti yg didapatkan VOC menarik kesimpulan bahwa orang-orang Tionghoa sedang merencanakan sebuah pemberontakan.8 Oktober 1740-Kompeni Belanda mengeluarkan maklumat, antara lain perintah menyerahkan senjata kepada kompeni. Jam malam diadakan.9 Oktober 1740-Dimulainya pembunuhan terhadap orang Tionghoa secara besar-besaran.Yang banyak melakukan pembunuhan ini ialah orang-orang Eropa & para budak.Dan pada akhirnya ada sekitar 10. 000 orang Tionghoa yg tewas. Perkampungan orang Tionghoa dibakar selama beberapa hari.Kekerasan ini berhenti sesudah orang Tionghoa memberikan uang premi kepada serdadu-serdadu VOC guna melakukan tugasnya yg rutin.10 Oktober 1740-Pertahanan kompeni Belanda di Tangerang diserang oleh sekitar 3.000 orang pemberontak Tionghoa.

Mei 1741-Orang-orang Tionghoa yg berhasil lolos dari pembantaian di Batavia melarikan diri ke arah timur menyusur sepanjang daerah pesisir.Mereka melakukan perebutan pos di Juwana.Markas besar VOC dikepung & pos-pos lainnya terancam.Juli 1741-Pos VOC di Rembang dihancurkan oleh orang-orang Tionghoa yg membantai seluruh personel VOC.Juli 1741-Prajurit raja yg berada di Kartasura menyerang pos garnisun VOC. Komandan VOC Kapten Johannes van Velsen & beberapa serdadu lainnya tewas. Serdadu yg selamat ditawari pilihan beralih ke agama Islam atau mati & banyak yg memilih pindah agama.November 1741-Pakubuwana II mengirim pasukan artileri ke Semarang.Pasukan prajurit-prajurit tersebut bersatu dengan orang Tionghoa melakukan pengepungan terhadap pos VOC. Pos VOC di Semarang ini dikepung oleh kira-kira 20.000 orang Jawa & 3.500 orang Tionghoa dengan 30 pucuk meriam.Orang Jawa & Tionghoa bersatu melawan kompeni Belanda.Desember 1741-awal 1742-VOC merebut kembali daerah-daerah lain yg terancam serangan.13 Februari 1755-VOC menandatangani Perjanjian Giyanti.Isinya VOC mengakui Mangkubumi sebagai Sultan Hamengkubuwana I, penguasa separuh wilayah Jawa Tengah.

September 1789-Belanda mendengar desas-desus bahwa raja Jawa akan melakukan pembunuhan terhadap orang-orang Eropa, sehingga mengutus seorang residen yg bernama Andries Hartsick dengan memakai pakaian Jawa menghadiri pertemuan rahasia di Istana Jawa.1 Januari 1800-VOC secara resmi dibubarkan, didirikan Dewan untuk urusan jajahan Asia.Belanda kalah perang & dikuasai Perancis.Wilayah-wilayah yg dimiliki Belanda menjadi milik Perancis.

2.3  Sistem Tanam Paksa

Tanam Paksa atau Cultuurstelsel adalah peraturan mempekerjakan seseorang dengan paksa tanpa diberi gaji dan tanpa istirahat, sehingga sangat merugikan pekerja dan menyengsarakan. Sistem Tanam Paksa telah menjadi sejarah bagi Rakyat indonesia.Sejak awal abad ke-19, pemerintah Belanda mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk membiayai peperangan, sehingga Negeri Belanda harus menanggung hutang yang sangat besar.

Untuk menyelamatkan Negeri Belanda dari bahaya kebrangkrutan maka Johanes van den Bosch diangkat sebagai gubernur jenderal di Indonesia dengan tugas pokok menggali dana semaksimal mungkin untuk mengisi kekosongan kas negara, membayar hutang, dan membiayai perang. Untuk melaksanakan tugas yang sangat berat itu, Van den Bosch memusatkan kebijaksanaannya pada peningkatan produksi tanaman ekspor.

Oleh karena itu, yang perlu dilakukan ialah mengerahkan tenaga rakyat jajahan untuk melakukan penanaman tanaman yang hasil-hasilnya dapat laku di pasaran dunia secara paksa.Setelah tiba di Indonesia (1830) Van den Bosch menyusun program sebagai berikut.

1.      Sistem sewa tanah dengan uang harus dihapus karena pemasukannya tidak banyak dan pelaksanaannya sulit.

2.      Sistem tanam bebas harus diganti dengan tanam wajib dengan jenis-jenis tanaman yang sudah ditentukan oleh pemerintah.

3.      Pajak atas tanah harus dibayar dengan penyerahan sebagian dari hasil tanamannya kepada pemerintah Belanda.

2.3.1  Aturan - Aturan Tanam Paksa

            Sistem tanam paksa yang diajukan oleh Van den Bosch pada dasarnya merupakan gabungan dari sistem tanam wajib (VOC) dan sistem pajak tanah (Raffles) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

1.      Penduduk desa yang punya tanah diminta menyediakan seperlima dari tanahnya untuk ditanami tanaman yang laku di pasaran dunia.

2.      Tanah yang disediakan bebas dari pajak.

3.      Hasil tanaman itu harus diserahkan kepada pemerintah Belanda. Apabila harganya melebihi pembayaran pajak maka kelebihannya akan dikembalikan kepada petani.

4.      Waktu untuk menanam tidak boleh melebihi waktu untuk menanam padi.

5.      Kegagalan panenan menjadi tanggung jawab pemerintah.

6.      Wajib tanam dapat diganti dengan penyerahan tenaga untuk dipekerjakan di pengangkutan, perkebunan, atau di pabrik-pabrik selama 66 hari.

7.      Penggarapan tanaman di bawah pengawasan langsung oleh kepala-kepala pribumi, sedangkan pihak Belanda bertindak sebagai pengawas secara umum.

2.3.2  Pelaksanaan Tanam Paksa

Melihat aturan-aturannya, sistem tanam paksa tidak terlalu memberatkan, namun pelaksanaannya sangat menekan dan memberatkan rakyat.Adanya cultuur procent menyangkut upah yang diberikan kepada penguasa pribumi berdasarkan besar kecilnya setoran, ternyata cukup memberatkan beban rakyat. Untuk mempertinggi upah yang diterima, para penguasa pribumi berusaha memperbesar setoran, akibatnya timbulah penyelewengan-penyelewengan, antara lain sebagai berikut.

1.      Tanah yang disediakan melebihi 1/5, yakni 1/3 bahkan 1/2, malah ada seluruhnya, karena seluruh desa dianggap subur untuk tanaman wajib.

2.      Kegagalan panen menjadi tanggung jawab petani.

3.      Tenaga kerja yang semestinya dibayar oleh pemerinah tidak dibayar.

4.      Waktu yang dibutuhkan tenyata melebihi waktu penanaman padi.

5.      Perkerjaan di perkebunan atau di pabrik, ternyata lebih berat daripada di sawah.

6.      Kelebihan hasil yang seharusnya dikembalikan kepada petani, ternyata tidak dikembalikan.

2.3.3  Dampak Tanam Paksa

Pelaksanaan sistem tanam paksa banyak menyimpang dari aturan pokoknya dan cenderung untuk mengadakan eskploitasi agraris semaksimal mungkin.Oleh karena itu, sistem tanam paksa menimbulkan akibat sebagai berikut.

·            Bagi Indonesia (Khususnya Jawa)

1.    Sawah ladang menjadi terbengkelai karena diwajibkan kerja rodi yang berkepanjangan sehingga penghasilan menurun drastis.

2.    Beban rakyat semakin berat karena harus menyerahkan sebagian tanah dan hasil panennya, membayar pajak, mengikuti kerja rodi, dan menanggung risiko apabila gagal panen.

3.    Akibat bermacam-macam beban menimbulkan tekanan fisik dan mental yang berkepanjangan.

4.    Timbulnya bahaya kemiskinan yang makin berat.

5.    Timbulnya bahaya kelaparan dan wabah penyakit di mana-mana sehingga angka kematian meningkat drastis.

Bahaya kelaparan menimbulkan korban jiwa yang sangat mengerikan di daerah Cirebon (1843), Demak (1849), dan Grobogan (1850).Kejadian ini mengakibatkan jumlah penduduk menurun drastis.Di samping itu, juga terjadi penyakit busung lapar (hongorudim) di mana-mana.

·            Bagi Belanda.

Apabila sistem tanam paksa telah menimbulkan malapetaka bagi bangsa Indonesia, sebaliknya bagi bangsa Belanda ialah sebagai berikut:

1.    Keuntungan dan kemakmuran rakyat Belanda.

2.    Hutang-hutang Belanda terlunasi.

3.    Penerimaan pendapatan melebihi anggaran belanja.

4.    Kas Negeri Belanda yang semula kosong dapat terpenuhi.

5.    Amsterdam berhasil dibangun menjadi kota pusat perdagangan dunia.

6.    Perdagangan berkembang pesat.

2.3.4  Akhir Tanam Paksa

Sistem tanam paksa yang mengakibatkan kemelaratan bagi bangsa Indonesia, khususnya Jawa, akhirnya menimbulkan reaksi dari berbagai pihak, seperti berikut ini.

·            Golongan Pengusaha

Golongan ini menghendaki kebebasan berusaha.Mereka menganggap bahwa tanam paksa tidak sesuai dengan ekonomi liberal.

·            Baron Van Hoevel

Ia adalah seorang missionaris yang pernah tinggal di Indonesia (1847). Dalam perjalanannya di Jawa, Madura dan Bali, ia melihat penderitaan rakyat Indonesia akibat tanam paksa. Ia sering melancarkan kecaman terhadap pelaksanaan tanam paksa. Setelah pulang ke Negeri Belanda dan terpilih sebagai anggota parlemen, ia semakin gigih berjuang dan menuntut agar tanam paksa dihapuskan.

·            Eduard Douwes Dekker

Ia adalah seorang pejabat Belanda yang pernah menjadi Asisten Residen Lebak (Banten). Ia cinta kepada penduduk pribumi, khususnya yang menderita akibat tanam paksa. Dengan nama samaran Multatuli yang berarti "aku telah banyak menderita", ditulisnya buku Max Havelaar atau Lelang Kopi Persekutuan Dagang Belanda (1859) yang menggambarkan penderitaan rakyat akibat tanam paksa dalam kisah Saijah dan Adinda.

Akibat adanya reaksi tersebut, pemerintah Belanda secara berangsur-angsur menghapuskan sistem tanam paksa. Nila, teh, kayu manis dihapuskan pada tahun 1865, tembakau tahun 1866, kemudian menyusul tebu tahun 1884. Tanaman terakhir yang dihapus adalah kopi pada tahun 1917 karena paling banyak memberikan keuntungan.

2.4  Sistem Ekonomi Kapitalis Liberal

            Dalam sisitem kapitalis, kekuasaan tertinggi dipegang oleh pemilik modal, dimana dalam perekonomian modern pemilik modal dalam suatu perusahaan merupakan pemegang saham.Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang aset - aset produktif dan factor–factor produksinya sebagian besar dimiliki oleh sector swasta/individu.Sementara tujuan utama kegiatan produksi adalah menjual untuk mendapatkan laba.Sistem perekonomian kapitalis merupakan sistem perekonomian yang memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang dan lain sebagainya.

            Dalam perekonomian kapitalis setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya.Semua orang bebas bersaing untuk memperoleh laba sebesar-besarnya dan bebas melakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas.Tokoh yang mempopulerkan sistem ekonomi kapitalis adalah Adam Smith dengan bukunya yang terkenal berjudul An Inquiry into The Nature and Causes of The Wealth of Nation. Adam Smith menyatakan bahwa “Perekonomian akan berjalan dengan baik apabila peraturan diserahkan kepada mekanisme pasar atau mekanisme harga”. Teori ini kemudian dikenal dengan sebutan The Invisible Hands.Sistem ekonomi kapitalis merupakan suatu tatacara pengaturan kehidupan perekonomian yang didasarkan kepada mekanisme pasar, yaitu interaksi antara permintaan dan penawaran suatu barang yang kegiatannya tergantung pada kekuatan modal yang dimiliki oleh setiap individu.

2.4.1 Lahirnya Ekonomi Kapitalis

            Inti pemikiran Adam Smith adalah bahwa proses produksi dan distribusi ini harus lepas dari campur tangan pemerintah dan pedagang bebas. Proses ekonomi hanya akan berjalan melalui tangan-tangan tak kelihatan yang mengatur bagaimana produksi dan distribusi kekayaan ekonomi itu berjalan secara adil. Biaran para pengusaha, tenaga kerja, pedagang bekerja mencari keuntungan sendiri.Siapapun tak boleh mencampurinya, karena ekonomi hanya bisa muncul dari perdagangan yang adil.Karenanya pemerintah harus jadi penonton yang tak berpihak.Ia tak boleh mendukung siapapun yang sedang menumpuk kekayaan pun yang tak lagi punya kekayaan. Kenyataan yang terjadi di dalam proses kapitalisme telah menimbulkan dampak berupa pertumbuhan ekonomi yang terjadi karena arus pertukaran barang dan jasa serta spesialisasi tenaga kerja. Kerangka pertukaran barang dan jasa secara spesialisasi tenaga kerja ini terwujud dalam bentuk peningkatan produktivitas yang dikenal denga konsep maksimalisasi keuntungan dan kompetisi pasar.

            Kapitalisme sebagai suatu sistem ekonomi yang memungkinkan beberapa individu menguasai sumber daya vital dan menggunakannya untuk keuntungan maksimal.Maksimalisasi keuntungan menyebabkan eksploitasi tenaga kerja murah, karena tenaga kerja adalah faktor produksi yang paling mudah direkayasa dibandingkan modal dan tanah.

            Kapitalisme pada awalnya berkembang bukan melalui eksploitasi tenaga kerja murah, melainkan eksploitasi kepada kaum petani kecil.Negara terbelakang merupakan penghasil barang mentah terutama dalam sector pertanian.Kapitalisme masuk melalui sistem perdagangan yang tidak adil, dimana negara terbelakang menjual barang mentah dengan harga relatif murah sehingga menyebabkan eksploitasi petani.Masuknya sistem perdagangan menyebabkan petani subsisten menjadi petani komersil yang ternyata merupakan bentuk eksploitasi tenaga kerja secara tidak langsung.Perkembangan selanjutnya telah melahirkan industri baru yang memerlukan spesialisasi tenaga kerja.

            Kapitalisme yang menitik beratkan pada spesialisasi tenaga kerja dan teknologi tinggi membutuhkan tenaga kerja yang terampil dang menguasai teknologi.Keadaan ini sangat sulit terwujud pada negara pinggiran. Proses ini hanya akan melahirkan tenaga kerja kasar pada negara pinggiran, sedangkan tenaga kerja terampil dikuasai oleh negara pusat. Ketidakberdayaan tenaga kerja pada negara pinggiran merupakan keuntungan bagi negara pusat untuk melakukan eksploitasi.Ekspansi kapitalisme melalui investasi modal dan teknologi tinggi pada negara pinggiran disebabkan oleh tersedianya tenaga kerja yang murah.

            Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa kapitalisme yang awalnya hanyalah perubahan cara produksi dari produksi untuk dipakai ke produksi untuk dijual, telah merambah jauh menjadi dibolehkannya pemilikan barang sebanyak-banyaknya, bersama-sama juga mengembangan individualisme, komersalisme, liberalisasi dan pasar bebas.

            Kapitalisme tidak hanya merubah cara-cara produksi atau sistem ekonomi saja, namun bahkan memasuki segala aspek kehidupan dan pranata dalam kehidupan masyarakat, dari hubungan antara negara bahkan ketingkat antar individu.Sehingga itulah kita mengenal tidak hanya perusahaan-perusahaan kapitalis, tapi juga struktur masyarakat dan bentuk negara.Upaya untuk memerangi kapitalisme bukan dengan sistem ekonomi sosialis namun dengan kemandirian ekonomi dan swasembada.

2.4.2  Ciri-ciri Sistem Ekonomi Kapitalis

            Ada beberapa ciri kapitalisme yang perlu kita perhatikan dan kerap muncul di sekitar kita tanpa kita sadari, diantaranya sebagai berikut:

1.    Setiap individu memiliki kebebasan untuk memiliki faktor-faktor produksi.

2.    Pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi dimana pemilikan alat-alat produksi ditangan individu dan individu bebas memilih pekerjaan/usaha yang dipandang baik bagi dirinya.

3.    Perekonomian diatur oleh mekanisme pasar, dimana pasar berfungsi memberikan signal kepada produsen dan konsumen dalam bentuk harga-harga. Campur tangan pemerintah diusahakan sekecil mungkin. “The Invisible Hand” yang mengatur perekonomian menjadi efisen. Motif yang menggerakan perekonomian mencari laba.

4.    Manusia dipandang sebagai makhluk Homo Economicus, yang selalu mengejar kepentingan sendiri. Paham individualisme didasarkan materialism, warisan zaman Yunani Kuno (disebut Hedonisme).

5.    Peranan modal dalam perekonomian sangat menentukan bagi setiap individu untuk menguasai sumber-sumber ekonomi sehingga dapat menciptakan efisiensi; pemilik modal bebas melakukan apa aja untuk meningkatkan keuntungan maksimal, dengan mendayagunakan sumber produksi dan pekerjanya. Sehingga modal kapitalis seringkali diinvestasikan ke dalam berbagai usaha untuk menghasilkan laba.

6.    Peranan pemerintah dalam perekonomian sangat kecil. Pengawasan atau campur tangan pemerintah diupayakan seminimal mungkin. Tetapi jika dianggap riskan, negara sewaktu-waktu dapat  mengeluarkan kebijakan yang melindungi lancarnya pelaksanaan sistem kapitalisme.

7.    Hak milik atas alat-alat produksi dan distribusi merupakan hak milik perseorangan yang dilindungi sepenuhnya oleh negara.

8.    Kegiatan perekonomian selalu berdasarkan keadaan pasar. Aktivas ekonomi secara bebas hanya bisa ditentukan oleh penjualan dan pembelian.

9.    Masyarakat terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan pemilik sumber daya produksi dan masyarakat pekerja (buruh).

2.4.2  Kelebihan dan Kelemahan Sistem Ekonomi Kapitalis

            Sistem ekonomi kapitalis memiliki kelebihan, diantaranya:

1.    Menumbuhkan kreativitas masyarakat dalam penyelenggaraan perekonomian, sebab masyarakat diberi kebebasan melakukan segala hal yang terbaik bagi dirinya dalam menentukan kegiatan perekonomian.

2.    Kualitas produk yang dihasilkan menjadi lebih baik. Akibat teradinya persaingan yang ketat.

3.    Efisiensi dalam menggunakan faktor-faktor produksi dapat tercapai dengan baik. Karena tindakan ekonomi yang dilakukan didasarkan kepada motif pencarian keuntungan yang sebesar besarnya.

Sistem ekonomi kapitalis juga memiliki kelemahan, diantaranya:

1.    Tidak ada persaingan sempurna. Yang ada persaingan bebas yang monopolistik dan tidak sehat.

2.    Masyarakat yang kaya semakin  kaya, yang miskin semakin miskin. Terdapat kesenjangan yang besar antara pemilik modal dan golongan pekerja sehingga yang kaya lebih kaya, yang miskin bertambah miskin.

3.    Tidak menutup kemungkinan munculnya monopoli yang merugikan masyarakat.

4.    Banyak terjadinya gejolak perekonomian karena kesalahan alokasi sumberdaya oleh individu.

5.    Pemerataan pendapatan sulit dilakukan, karena persaingan bebas tersebut. Sulitnya melakukan pemerataan pendapatan dikarenakan prinsip yang berlaku adalah Free Fight Liberalism, dimana kunci untuk memenangkan persaingan adalah modal.

2.4.3  Kecenderungan Bisnis Dalam Kapitalisme

            Perkembangan bisnis sangat dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang berlaku. Kecenderungan bisnis dalam kapitalisme dewasa ini adalah adanya spesialisasi, adanya produksi massa, adanya perusahaan berskala besar, adanya perkembangan penelitian. Negara-negara yang menganut sistema ekonomi kapitalis antara lain:

·            Benua Amerika            : AS, Argentina, Bolivia, Brazil, Chili, dll.

·            Benua Eropa     : Australia, Belgia, Kroasia, Cekoslavia, dll.

·            Benua Asia       : India, Thailand, Iran, Jepang, Filipina, dll.

·            Benua Afrika     : Mesir, Senegal, Afrika Selatan.

·            Kepulauan Oceania : Australia dan Selandia Baru.

2.5  Era Pendudukan Jepang

Hal-hal yang diberlakukan dalam sistem pengaturan ekonomi pemerintah Jepang adalah sebagai berikut:

·            Kegiatan ekonomi diarahkan untuk kepentingan perang maka seluruh potensi sumber daya alam dan bahan mentah digunakan untuk industri yang mendukung mesin perang. Jepang menyita seluruh hasil perkebunan, pabrik, Bank dan perusahaan penting. Banyak lahan pertanian yang terbengkelai akibat titik berat kebijakan difokuskan pada ekonomi dan industri perang. Kondisi tersebut menyebabkan produksi pangan menurun dan kelaparan serta kemiskinan meningkat drastis.

·            Jepang menerapkan sistem pengawasan ekonomi secara ketat dengan sanksi pelanggaran yang sangat berat. Pengawasan tersebut diterapkan pada penggunaan dan peredaran sisa-sisa persediaan barang. Pengendalian harga untuk mencegah meningkatnya harga barang. Pengawasan perkebunan teh, kopi, karet, tebu dan sekaligus memonopoli penjualannya. Pembatasan teh, kopi dan tembakau, karena tidak langsung berkaitan dengan kebutuhan perang. Monopoli tebu dan gula, pemaksaan menanam pohon jarak dan kapas pada lahan pertanian dan perkebunan merusak tanah.

·            Menerapkan sistem ekonomi perang dan sistem autarki (memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan menunjang kegiatan perang). Konsekuensinya tugas rakyat beserta semua kekayaan dikorbankan untuk kepentingan perang. Hal ini jelas amat menyengsarakan rakyat baik fisik maupun material.

Pada tahun 1944, kondisi politis dan militer Jepang mulai terdesak, sehingga tuntutan akan kebutuhan bahan-bahan perang makin meningkat. Untuk mengatasinya pemerintah Jepang mengadakan kampanye penyerahan bahan pangan dan barang secara besar-besaran melalui Jawa Hokokai dan Nagyo Kumiai (koperasi pertanian), serta instansi resmi pemerintah. Dampak dari kondisi tersebut, rakyat dibebankan menyerahkan bahan makanan 30% untuk pemerintah, 30% untuk lumbung desa dan 40% menjadi hak pemiliknya. Sistem ini menyebabkan kehidupan rakyat semakin sulit, gairah kerja menurun, kekurangan pangan, gizi rendah, penyakit mewabah melanda hampir di setiap desa di pulau Jawa salah satunya: Wonosobo (Jateng) angka kematian 53,7% dan untuk Purworejo (Jateng) angka kematian mencapai 224,7%. Bisa Anda bayangkan bagaimana beratnya penderitaan yang dirasakan bangsa Indonesia pada masa Jepang (bahkan rakyat dipaksa makan makanan hewan seperti keladi gatal, bekicot, umbi-umbian).

2.6  Cita-cita Ekonomi Merdeka

Ada dua garis besar cita-cita perekonomian kita.Pertama, melikuidasi sisa-sisa ekonomi kolonial dan feodalistik.Kedua, memperjuangkan terwujudnya masyarakat adil dan makmur.Artinya, berarti cita-cita perekonomian kita tidak menghendaki ketimpangan.Para pendiri bangsa kita tidak menginginkan penumpukan kemakmuran di tangan segelintir orang tetapi pemelaratan mayoritas rakyat.Tegasnya, cita-cita perekonomian kita menghendaki kemakmuran seluruh rakyat.

Supaya cita-cita perekonomian itu tetap menjiwai proses penyelenggaran negara, maka para pendiri bangsa sepakat memahatkannya dalam buku Konstitusi Negara kita: Pasal 33 UUD 1945. Dengan demikian, Pasal 33 UUD 1945 merupakan sendi utama bagi pelaksanaan politik perekonomian dan politik sosial Republik Indonesia.

Dalam pasal 33 UUD 1945, ada empat kunci perekonomian untuk memastikan kemakmuran bersama itu bisa tercapai.Pertama, adanya keharusan bagi peran negara yang bersifat aktif dan efektif.Kedua, adanya keharusan penyusunan rencana ekonomi (ekonomi terencana).Ketiga, adanya penegasan soal prinsip demokrasi ekonomi, yakni pengakuan terhadap sistem ekonomi sebagai usaha bersama (kolektivisme).Dan keempat, adanya penegasan bahwa muara dari semua aktivitas ekonomi, termasuk pelibatan sektor swasta, haruslah pada “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.Sayang, sejak orde baru hingga sekarang ini (dengan pengecualian di era Gus Dur), proses penyelenggaran negara sangat jauh politik perekonomian ala pasal 33 UUD 1945. Pada masa orde baru, sistem perekonomian kebanyakan didikte oleh kapital asing melalui kelompok ekonom yang dijuluki “Mafia Barkeley”.Lalu, pada masa pasca reformasi ini, sistem perekonomian kebanyakan didikte secara langsung oleh lembaga-lembaga asing, seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO.

Akibatnya, cita-cita perekonomian sesuai amanat Proklamasi Kemerdekaan pun kandas.Bukannya melikuidasi sisa-sisa ekonomi kolonial, tetapi malah mengekal-kannya, yang ditandai oleh menguatnya dominasi kapital asing, politik upah murah, ketergantungan pada impor, dan kecanduan mengekspor bahan mentah ke negeri-negeri kapitalis maju.Ketimpangan ekonomi kian menganga.Kemiskinan dan pengangguran terus melonjak naik.Mayoritas rakyat (75%) bekerja di sektor informal, tanpa perlindungan hukum dan jaminan sosial. Sementara puluhan juta lainnya menjadi “kuli” di negara-negara lain.

2.7  Ekonomi Indonesia Setiap Periode Pemerintahan

2.7.1 Pemerintahan Orde Lama

Dumairy (1996) menggambarkan kondisi perekonomian Indonesia:

a.    Periode 1945 – 1950.

b.    Periode demokrasi parlementer/liberal (1950 – 1959)

a.      Banyak partai politik

Sektor formal: pertambangan, pertanian, distribusi, bank, dan transportasi yang padat modal dan dikuasai oleh asing serta berorientasi ekspor memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PDB.

8     kali perubahan kabinet:

a.    Kabinet Hatta dengan kebijakan Reformasi moneter via devaluasi mata uang local (Gulden) dan pemotongan uang sebesar 50% atas uang kertas yang beredar yang dikeluarkan oleh De Javasche Bank dengan nilai nominal > 2,50 Gulden Indonesia.

b.    Kabinet Natsir dengan kebijakan perumusan perencanaan pembangunan ekonomi yang disebut dengan Rencana Urgensi Perekonomian (RUP).

c.    Kabinet Sukiman dengan kebijakan nasionalisasi oleh De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia dan penghapusan system kurs berganda.

d.    Kabinet Wilopo dengan kebijakan anggaran berimbang dalam APBN, memperketat impor, merasionalisasi angkatan bersenjata dengan modernisasi dan pengurangan jumlah personil, serta pengiritan pengeluaran pemerintah.

e.    Kabinet Ali I dengan kebijakan pembatasan impor dan kebijakan uang ketat.

f.     Kabinet Burhanudin dengan kebijakan liberalisasi impor, kebijakan uang ketat untuk menekan jumlah uang yang beredar, dan penyempurnaan program benteng (bagian dari program RUP yakni program diskriminasi rasial untuk mengurangi dominasi ekonomi),  memperkenankan investasi asing masuk ke Indonesia, membantu pengusaha pribumi, serta menghapus persetujuan meja bundar (menghilangkan dominasi belanda perekonomian nasional.

g.    Kabinet Ali II dengan kebijakan rencana pembangunan lima tahun 1956 – 1960.

h.    Kebinet Djuanda dengan kebijakan stabilitas politik dan nasionalisasi perusahaan belanda.

c.    Periode demokrasi terpimpin (1959 – 1965)

1.    Dilakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan belanda.

2.    Lebih cenderung kepada pemikiran sosialis komunis.

3.    Politik tidak stabil sampai pada puncaknya pada September 1965.

2.7.2  Pemerintahan Orde Baru

Sejak Maret 1966.

Pemerintah mengarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan sosial.Pemerintah meninggalkan idiologi komunis dan menjalin hubungan dengan Negara barat dan menjadi anggota PBB, IMF, dan Bank Dunia.Kondisi perekonomian Indonesia:

a.      ketidakmampuan membayar hutang LN US $32 Milyar.

b.      Penerimaan ekspor hanya setengah dari pengeluaran untuk impor.

c.      Pengendalian anggaran belanja dan pemungutan pajak yang tidak berdaya.

d.      Inflasi 30 – 50 persen per bulan.

e.      Kondisi prasarana perekonomian yang buruk.

f.       Kapasitas produktif sektor industri dan ekspor menurun

Prioritas kebijakan ekonomi:

a.      Memerangi hiperinflasi

b.      Mencukupkan persediaan pangan (beras)

c.      Merehabilitasi prasaran perekonomian

d.      Peningkatan ekspor

e.      Penyediaan lapangan kerja

f.       Mengundang investor asing

Program ekonomi orde baru mencakup:

a.    Jangka pendek

•           Juli – Desember 1966 untuk program pemulihan

•           Januari – Juni 1967 untuk tahap rehabilitasi

•           Juli – Desember 1967 untuk tahap konsolidasi

•           Januari – Juni 1968 untuk tahap stabilisasi

b.      Jangka panjang yang berupa Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) mulai April tahun 1969.

2.7.3  Pemerintahan Reformasi

Mulai pertengahan tahun 1999.

Target:

a.    Memulihkan perekonomian nasional sesuai dengan harapan masyarakat dan investor.

b.    Menuntaskan masalah KKN

c.    Menegakkan supremasi hokum

d.    Penegakkan hak asasi manusia

e.    Pengurangan peranan ABRI dalam politik

f.     Memperkuat NKRI (Penyelesaian disintegrasi bangsa)

Kondisi:

a.    Pada tahun 1999 pertumbuhan ekonomi positif (mendekati 0)

b.    Tahun 2000 pertumbuhan ekonomi 5%

c.    Kondisi moneter stabil ( inflasi dan suku bunga rendah)

d.    Tahun 2001, pelaku bisnis dan masyarakat kurang percaya kepada pemerintahan sebagai akibat dari pernyataan presiden yang controversial, KKN, dictator, dan perseteruan dengan DPR

e.    Bulan maret 2000, cadangan devisa menurun dari US$ 29 milyar menjadi US$ 28,875 milyar

f.     Hubungan dengan IMF menjadi tidak baik sebagai akibat dari: penundaan pelaksanaan amandemen UU No. 23 tahun 1999 mengenai Bank Indonesia; penerapan otonomi daerah (terutama kebebasan untuk hutang pemerintah daerah dari LN); dan revisi APBN 2001.

g.    Tahun 2001, pertumbuhan ekonomi cenderung negative, IHSG merosot lebih dari 300 poin, dan nilai tukar rupiah melemah dari Rp 7000 menjadi Rp 10.000 per US$.

SUMBER

Tambunan, Tulus.2009.Perekonomian Indonesai.Jakarta: Ghalia Indonesia.

http://www.indonesia-investments.com/id/budaya/politik/sejarah-prakolonial/item123

http://www.sejarahnusantara.com/sejarah-nusantara/sejarah-aktivitas-kolonial-dan-monopoli-pergadangan-voc-di-nusantara-1602-1800-10023.htm

http://www.materisma.com/2014/01/sejarah-pelaksanaan-sistem-tanam-paksa.html

https://www.scribd.com/doc/297920422/Sistem-Ekonomi-Liberal-Kapitalis

http://Kuswanto.staffsite.gunadarma.ac.id

www.academia.edu

PRODUK DOMESTIC BRUTO

PEREKONOMIAN INDONESIA

 (PRODUK DOMESTIK BRUTO)

Disusun oleh:

                             Eka Dhian Gustomi Yahya                 (22215132)

1EB23

Universitas Gunadarma

2016

Definisi Produk Domestik Bruto atau Gross Domestic Product (GDP)

Gross Domestic Product (GDP) adalah penghitungan yang digunakan oleh suatu negara sebagai ukuran utama bagi aktivitas perekonomian nasionalnya, tetapi pada dasarnya GDP mengukur seluruh volume produksi dari suatu wilayah (negara) secara geografis.

Sedangkan menurut McEachern (2000:146), GDP artinya mengukur nilai pasar dari barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh sumber daya yang berada dalam suatu negara selama jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. GDP juga dapat digunakan untuk mempelajari perekonomian dari waktu ke waktu atau untuk membandingkan beberapa perekonomian pada suatu saat.
Gross domestic product hanya mencakup barang dan jasa akhir, yaitu barang dan jasa yang dijual kepada pengguna yang terakhir. Untuk barang dan jasa yang dibeli untuk diproses lagi dan dijual lagi (Barang dan jasa intermediate) tidak dimasukkan dalam GDP untuk menghindari masalah double counting atau penghitungan ganda, yaitu menghitung suatu produk lebih dari satu kali.
Contohnya, grosir membeli sekaleng tuna seharga Rp 6.000,- dan menjualnya seharga Rp 9.000,-. Jika GDP menghitung kedua transaksi tersebut , Rp 6.000,- dan Rp 9.000,-, maka sekaleng tuna itu dihitung senilai Rp 15.000,- (lebih besar daripada nilai akhirnya). Jadi, GDP hanya menghitung nilai akhir dari suatu produk yaitu sebesar Rp 9.000,-. Untuk barang yang diperjual-belikan berulang kali (second-hand) tidak dihitung dalam GDP karena barang tersebut telah dihitung pada saat diproduksi. (2000:146-147).

Tipe-tipe GDP
Ada dua tipe GDP, yaitu :
1) GDP dengan harga berlaku atau GDP nominal, yaitu nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam suatu tahun dinilai menurut harga yang berlaku pada tahun tersebut.
2) GDP dengan harga tetap atau GDP riil, yaitu nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam suatu tahun dinilai menurut harga yang berlaku pada suatu tahun tertentu yang seterusnya digunakan untuk menilai barang dan jasa yang dihasilkan pada tahun-tahun lain Angka-angka GDP merupakan hasil perkalian jumlah produksi (Q) dan
harga (P), kalau harga-harga naik dari tahun ke tahun karena inflasi, maka besarnya GDP akan naik pula, tetapi belum tentu kenaikan tersebut menunjukkan jumlah produksi (GDP riil). Mungkin kenaikan GDP hanya disebabkan oleh kenaikan harga saja, sedangkan volume produksi tetap atau merosot.

      Pertumbuhan dan Perubahan Struktur Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupa          kan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Kesejahteraan masyarakat dari aspek ekonomi dapat diukur dengan tingkat pendapatan nasional per kapita. Untuk dapat meningkatkan pendapatan nasional, maka pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu target yang sangat penting yang harus dicapai dalam proses pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pada awal pembangunan ekonomi suatu Negara, umumnya perencanaan pembangunan ekonomi berorientasi pada masalah pertumbuhan. Untuk Negara-negara seperti Indonesia yang jumlah penduduknya sangat besar dan tingkat pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi ditambah kenyataan bahwa penduduk Indonesia di bawah garis kemiskinan juga besar, maka pertumbuhan ekonomi menjadi sangat penting dan lajunya harus jauh lebih besar dibandingkan dengan  laju pertumbuhan penduduk agar peningkatan pendapatan masyarakat per kapita dapat tercapai.

Pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan tingkat kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan jumlah pekerja yang cepat dan merata. Pertumbuhan ekonomi juga harus disertai dengan program pembangunan sosial .

Dalam GBHN, tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator untuk mengukur kesejahteraan adalah National Income.

Awal pembangunan ekonomi suatu Negara dengan prioritas:

·         Pertumbuhan ekonomi

·         Distribusi pendapatan

·         Proses pembangunan ekonomi merubah struktur ekonomi secara mendasar:

·         Sisi permintaan agregat, pendalaman struktur ekonomi didorong oleh peningkatan national income yang berpengaruh terhadap selera masyarakat yang terefleksi dalam pola konsumsinya.

·         Sisi penawaran agregat, faktor pendorong utamanya adalah perubahan teknologi, peningkatan SDM, dan penemuan material baru untuk produksi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan penambahan GDP, sehingga terjadi peningkatan national income.National income dapat merujuk pada GDP, GNP atau NNP (Net national Product)

GNP = GDP + F, dimana F = pendapatan neto atas faktor luar negeri

NNP = GNP – D, dimana D = depresiasi

NP = NNP – Ttl, dimana Ttl = pajak tidak langsung neto.

GDP = NP + Ttl + D – F

NP = GDP + F – D- Ttl

5.3 Pertumbuhan Ekonomi Selama Orde Baru Hingga Saat Ini

Perekonomian Indonesia Masa Orde Lama

Ketika negara kita sudah merdeka, pada tahun 1945. Kondisi keadaan perekonomian negara kita sangat buruk, hal itu disebabkan karena : 

1.    Inflasi yang sangat tinggi, hal ini disebabkan karena beredarnya lebih dari satu
mata uang di negara kita yang sangat tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk
sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di
wilayah RI, yaitu mata uang De Javashe Bank ,mata uang pemerintah Hindia
Belanda,dan mata uang pendudukan Jepang. banyaknya uang yang beredar di
negara kita menyebabkan harga-harga di negara kita menjadi meningkat.  

2.    Adanya blockade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk
menutup pintu perdagangan luar negeri RI.

3.    Kas negara kosong.

4.    Ekspliotasi besar-besaran dimasa penjajahan.

Usaha - Usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan ekonomi
1.    Bangsa kita melakukan Program Pinjaman oleh menteri keuangan IR.
2.     Upaya melakukan blokade dengan menawarkan bantuan padi sebanyak
500.000 ton ke india (karena india merupakan Negara yang mempunyai nasib sama
seperti Indonesia yang pernah di jajah) dan india menyerahkan obat-obatan ke
Indonesia.
3.     Konferensi Ekonomi pada bulan februari 1946, yang tujuannya
untuk memperoleh kesepakatan yang bulat ketika menanggulangi masalah-masalah
ekonomi yang mendesar, seperti : masalah produksi, makanan, sandang.
4.     Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi ) pada tanggal 19
januari 1947.

Upaya- upaya tersebut tahun ke tahun terus dilakukan untuk merubah perekonomian Indonesia sedikit demi sedikit . Dan Pada saat Demokrasi Terpimpin sekitar tahun 1959-1967 . Sebagai akibat dari dekrit Presiden 5 Juli 1959 Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin yang isinya segala sesuatu baik stuktur ekonomi indonesia diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Hal ini di lakukan agar dapat membawa kemakmuran masyarakat indonesia . akan tetapi, kebijakan ini blum  dapat memperbaiki keadaan kondisi di negara ini. hal ini di lihat ketika pemerintah menjadikan uang Rp 1.000 menjadi Rp. 1 Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi

Perekonomian Indonesia Pada Masa Orde Baru    

Di awal orde baru, ketika soeharto menjabat menjadi presiden RI ssat ini kondisi perekonomian di indonesia sangat buruk, tingkat inflasi yang terjadi pada negara kita mencapai 650 % pertahun.

Presiden Soeharto saai itu menambahkan langkah yang telah di lakukan sebelumnya oleh Soekarno. dan ternyata Soeharto berhasil menekan inflasi dari 650 % menjadi dibawah 15% dalam waktu kurang dari dua tahum. untuk meneka inflasi yang begitu tinngi, soeharto  melakukan hal yang jauh berbeda dengan presiden sebelumnya , beliau embuat anggaran, menerbitkan sektor penbankan, mengembalikan sektor ekonomi dan merangkul negara-neraga barat untuk menarik modal.

Di sampig itu soeharto pada tahun 1970-an juga menggenjot penambangan minyak dan pertambangan. Sehingga pendapatan negara dari migas meningkat . Dari 0,6 % miliar pada tahun 1973 dan sekarang mencapai 10,6% miliar pada tahun 1980. Puncaknya kebijakan tersebut adalah ketiaka penghasilan dari migas sama dengan 80% hasil eksport indonesia. Dengan kebijakan itu, indonesia bisa maju dalam pembangunan di bawah pemerintahan orde baru.

Pemerintahan Transisi (era Presiden B.J. Habibie)

Krisis ekonomi mempunyai dampak yang sangat memprihatinkan terhadap peningkatan pengangguran, baik di perkotaan maupun di pedesaan, daya beli masyarakat menurun, pendidikan dan kesehatan merosot serta jumlah penduduk miskin bertambah oleh karena itu muncul kebijakan Jaring Pengaman Sosial (social safety­_net).

Pemerintahan Reformasi (era Presiden K.H. Abdurrahman Wahid)

Terjadi banyak keanehan dan tidak terdapat kebijakan perekonomian.Pada masa Gus Dur, rating kredit Indonesia mengalami fluktuasi, dari peringkat CCC turun menjadi DDD lalu naik kembali ke CCC. Salah satu penyebab utamanya adalah imbas dari krisis moneter pada 1998 yang masih terbawa hingga pemerintahannya.

Pemerintahan Gotong Royong

Langkah Presiden SBY untuk merangkul Parpol-parpol yang kalah dalam Pemilu 2009 adalah bagian dari kebijakan Soft Power, atau kebijakan untuk bergotong-royong dalam membangun bangsa dan negara. Ini serupa dengan Kabinet Gotong-Royong di masa lalu. Keadaan sistem ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan gotong royong memiliki karakteristik sebagai berikut:

Rendahnya pertumbuhan ekonomi yang dikarenakan masih kurang berkembangnya investasi terutama disebabkan oleh masih tidak stabilnya kondisi sosial politik dalam negeri.

Dalam hal ekspor, sejak 2000, nilai ekspor non-migas Indonesia terus merosot dari 62,1 miliar dollar AS menjadi 56,3 miliar dollar As tahun 2001, dan tahun 2002 menjadi 42,56 miliar dollar AS.

Pemetintahan Indonesia Bersatu (era SBY – Boediono)

Kabinet Indonesia Bersatu merupakan kabinet pemerintahan Indonesia yang dibagi menjadi Kabinet Indonesia bersatu jilid I dan II .kabinet Indonesia bersatu jilid I yaitu merupakan bentuk pemerintahan yang ke enam yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla pada masa (2004 – 2009) dan presiden yang pertama kalinya dipilih melalui sistem pemilihan umum langsung di Indonesia sedangkan kabinet Indonesia bersatu jilid II dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono dan wakil Presidennya Dr. Boediono yang merupakan bentuk pemerintahan yang ke tujuh pada masa (2009-2014) .

Kabinet Indonesia Bersatu jilid I ini dibentuk pada tanggal 21 Oktober 2004 dan berakhir pada tahun 2009 menggantikan kabinet gotong royong sebelumnya yang dipimpin megawati dan Hamzah haz pada 5 Desember 2005, Pada Indonesia bersatu jilid 1 yaitu pada tahun 2004 sampai 2009 utang di Negara kita meroket drastis dari 1275 triliun menjadi 1667 triliun pemerintahan SBY “sangat berhasil” dalam tugas utang mengutang .

Dengan sistem kebijakan pemerintah SBY saat ini, rakyat Indonesia dipaksa menanggung beban utang para bankir yang sudah kaya lewat beragam penyunatan subsidi seperti pendidikan (BHP) dan kesehatan. Pada saat yang sama, rakyat yang tidak ikut melakukan kesalahan dan tidak pernah menikmati utang, harus membayar minyak/BBM, listrik dan air yang mahal, agar negara bisa membayar utang utang Negara di tambah subsidi pendidikan dan minyak di cabut dengan alasan yang tidak jelas . Moral bangsa kita sudah tidak ada lagi baik rakyat yang berada di posisi atas menegah ataupun yang bawah .Sekarang jamannya Indonesia bersatu jilid II kita tidak bisa langsung mengetahui bagaimana kinerja pemerintah yang sekarang karena mereka baru menjabat 2 tahun.

Masih ada 2 tahun lagi untuk memperbaiki kedepannya . Tapi melihat kondisi perekonomian Indonesia yang sekarang ini sulit rasanya menstabilkan ekonomi seperti pada zaman pemerintahan pembangunan pada masa presiden soeharto dulu . Banyak sekali masalah masalah penting di jamann pemerintah jilid I dan II yang hilang begitu saja tanpa tau akhir inti dan akar kemana permasalahan itu berawal . Pemerintaan Indonesia Jilid I maupun jilid II bagaimanapun kebijakan,menteri dan lain sebagainya kita sebagai masyarakat hanya mengharapkan pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang akan berpengaruh pula pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia yang saat ini masih tidak ada perkembangannya.

FAKTOR-FAKTOR PENENTU PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

1. Faktor-faktor Internal

Tidak dapat diingkari bahwa penyebab utama berubahnya krisis rupiah menjadi suatu krisis ekonomi paling besar yang pernah dialami Indonesia pada tahun 1998 lalu adalah karena buruknya fundamental ekonomi nasional, sedangkan lambatnya proses pemulihan ekonomi nasional selama dua tahun belakangan ini lebih disebabkan oleh kondisi politik, sosial, dan keamanan di dalam negeri yang kenyataannya sejak reformasi dicetuskan Mei 1998 lalu hingga saat ini semakin buruk. Selama tahun 2000 fundamental ekonomi mengalami perbaikan nyata, walaupun lajunya lambat sehingga masih jauh dari kondisi yang baik atau kuat.

Pemulihan ekonomi Indonesia berjalan lambat dikarenakan proses pebaikan fundamental ekonomi nasional tidak disertai kestabilan politik dan keamanan yang memadai, penyelesaian konflik sosial, serts kepastian hukum. Faktor-faktor nonekonomi ini merupakan aspek-aspek penting dalam menentukan tingkat resiko yang terdapat di dalam suatu negara yang menjadi dasar keputusan bagi pelaku-pelaku bisnis, khususnya asing, untuk melakukan usaha di negara tersebut.

Ketidakstabilan politik dan konflik sosial, baik horizontal maupun vertikal, yang terus berlangsung dan tidak ada tanda-tanda bahwa akan membaik pada tahun 2001 ini serta ditambah lagi dengan tidak adanya rasa aman membuat tingkat country risk Indonesia semakin tinggi. Perkembangan yang tidak menentu seperti ini menjadi penghalang utama pertumbuhan investasi di Indonesia.

Padahal, investasi, khususnya penanaman modal jangka pnjang (PMA), merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang, terutama untuk sektor-sektor ekonomi yang secara potensial bisa sangat produktif dan bisa diandalkan sebagai sumber devisa yang saat ini masih mengalami kelesuan. Sampai dengan triwulan kedua tahun 2000, nilai pengeluaran konsumsi mencapai Rp 76,3 triliun yang didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga yang hampir mencapai Rp 69 triliun.

Angka persetujuan investasi, baik usulan penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN), menunjukkan bahwa minat sektor swasta melakukan investasi di dalam negeri cenderung menurun. Sejak januari 2000 pemerintah telah memberikan persetujuan PMA sebanyak 536 proyek senilai 2,1 miliar dolar AS serta usulan proyek PMDN sebanyak 117 dengan nilai Rp 11,7 triliun. Selama tahun 1999 jumlah proyek yang disetujui untuk PMA adalah 1.164 proyek senilai 10.890,6 juta dolar AS dan PMDN sebanyak 237 proyek senilai Rp 53.550 miliar.

2. Faktor-faktor Eksternal

Kondisi perdagangan dan perekonomian regional atau dunia merupakan faktor eksternal yang sangat penting untuk mendukung pemulihan ekonomi di Indonesia. Kondisi ini penting karena sangat berpengaruh terhadap prospek pertumbuhan ekspor dan investasi asing di dalam negeri. Apabila perekonomian negara-negara mitra dagang Indonesia mengalami kelesuan, terutama Jepang, Amerika Serikat, Eropa Barat, dan Australia, akan mempersulit Indonesia dalam proses pemulihannya.

Banyak lembaga dunia memperkirakan kondisis perekonimian Asia tahun 2001 tidak akan lebih baik dibandingkan tahun 2000. Bahkan, Deutsche Bank Hong Kong memperkirakan kondisi perekonomian Asia tahun 2001 tidak akan berbeda dengan kondisi 1999, yang selain masih terperangkap dalam resesi, juga terpukul oleh melambatnya permintaan impor dari pasar besar, yakni Amerika Serikat. Deutsche Bank memperkirakan pertumbuhan ekspor Asia akan anjolk sebesar 40% pada tahun 2001. Sementara, Merrill Lynch di Singapura memprediksi ekspor Asia hanya akan naik 7%, setelah tumbuh 20% pada tahun 2000.

Sementara itu, JP Morgan memperkirakan bahwa setelah mengalami ekspor 7,8% pada paruh pertama tahun 2000, PDB riil Asia hanya akan tumbuh sekitar 3% pada kuartal kempat. Untuk tahun 2001, JP Morgan memperkirakan pertumbuhan ekonomi Asia akan turun menjadi 5,4%.

 

PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI

Teori dan Empiris

Ada dua teori utama yang umum digunakan dalam menganalisis perubahan struktur ekonomi, yakni dari Arthur Lewis (teori migrasi) dan Hollis Chenery (teori transformasi struktural).

Teori Arthur Lewis pada dasarnya membahas proses pembangunan ekonomi yang terjadi di daerah pedesaan dan daerah perkotaan (urban). Dalam teorinya, Lewis mengasumsikan bahwa perekonomian suatu negara pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu perekonomian tradisional di pedesaan yang didominasi oelh sektor pertanian dan perekonomian mmodern di perkotaan denga industri sebagai sektor utama.

Kerangka pemikiran teori Chenery pada dasarnya sama dengan model Lewis. Teori Chenery, dikenal dengan teori pattern of development, memfokuskan pada perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi di LDCs yang mengalami transformasi dari perrtanian trsdisional (subsisten) ke sektor industri sebagai mesin utama perubahan ekonomi. Hasil penelitian empiris yang dilakukan oleh Chenery dan Syrquin (1975) mengidentifikasi bahwa sejalan peningkatan pendapatan masyarakat per kapita yang membawa perubahan dalam pola permintaan konsumen dari penekanan pada makanan dan barang kebutuhan pokok lain ke berbagai macam barang mabufaktur dan jasa, akumulasi kapital fisik dan manusia (SDM), perkembangan kota-kota dan industri-industri di urban bersama dengan proses migrasi penduduk dari pedesaan ke perkotaan, dan penurunan laju pertumbuhan penduduk family size yang semakin kecil, setruktur perekonomian suatu negara bergeser dari yang semula didominasi oleh sektor pertanian atau / dan sektor pertambangan manuju ke sektor-sektor nonprimer, khususnya industri.

Berdasarkan hasil study dari Chenery dan Syrquin, perubahan pangsa tersebut dalam periode jangka panjang menunjukkan suatu pola. Kontribusi output adri pertanian terhadap pembentukan PDB mengecil, sedangkan pangsa PDB dari industri manufaktur dan jasa mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan PDB atau pendapatan nasional per kapita.

Indikator penting kedua sering digunakan didalan studi-studi empiris untuk mengukur pola perubahan setruktur ekonomi adalah distribusi kesempatan kerja menurut sektor. Relasi antara tingkat pendapatan per kapita dan perubahan struktur ekonomi dapat dianalisis dengan pendekatan time series dan pendekatan cross section.

 SUMBER

http://bisnisinternas.blogspot.co.id/2013/03/faktor-faktor-penentu-prospek.html

http://jurnal-sdm.blogspot.co.id/2009/06/produk-domestik-bruto-pdbgross-domestic.html

http://utamiwijayanti12.blogspot.co.id/2015/06/pdb-pertumbuhan-dan-perubahan-struktur.html

http://bektawarajati30.blogspot.co.id/2015/04/pertumbuhan-ekonomi-selama-orde-baru.html